“Ahok pembohong. Sebelumnya Ahok mengatakan melalui media bahwa yang akan memutuskan UMP 2017 adalah Plt Gubernur, tetapi justru menandatanganinya,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (1/11).
Iqbal mengatakan hal itu sekaligus menjadi bukti bahwa Ahok lebih berpihak pada pemodal dan anti wong cilik, sebagaimana yang tercermin dari sikap Ahok yang mendukung reklamasi dan penggusuran.
Dengan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 3,35 juta pada 2017, sebut Iqbal, kehidupan buruh akan semakin terhimpit. Jika dikalkulasikan, biaya sebulan untuk makan Rp 1,35 juta (makan sehari Rp 15 ribu x 3 x 30 hari), transportasi Rp 750 ribu, sewa rumah Rp 800 ribu jadi total Rp 2,9 juta/bulan, sehingga sisa gaji Rp 400 ribuan untuk biaya membeli baju, sepatu, pulsa, alat mandi, dan kebutuhan lainnya.
“Apa cukup hidup di Jakarta? Belum lagi buat biaya makan istri dan anak serta biaya sekolah dan jajan anak?” Kata Iqbal.
Kemudian dia membandingkan dengan UMK Karawang sebesar Rp 3,3 juta dan Bekasi sebesar Rp 3,2 juta, itu pun di tahun 2016. Tetapi di tahun 2017 UMP DKI Jakarta sebagai ibukota dan barometer ekonomi RI hanya sebesar Rp 3,3 juta. Apalagi jika dibandingkan upah minimum tahun 2016 di Manila Rp 4,2 juta, Kualalumpur 3,7 juta, dan Bangkok Rp 3,9 juta, maka upah minimum di DKI Jakarta semakin jauh tertinggal.
Oleh karena itu, menurut Iqbal, buruh menyematkan tiga award untuk Ahok yaitu, “Bapak Upah Murah”; “Bapak Tukang Gusur Rakyat Kecil”; dan “Bapak Penista Agama.”
Setelah dari Balaikota aksi hari ini akan dilanjutkan di gedung Mahkamah Agung dengan agenda mendesak Mahkamah Agung mengabulkan gugatan buruh dengan membatalkan PP 78/2015. Said Iqbal menegaskan, KSPI bersama serikat buruh lainnya, organisasi mahasiswa serta gerakan sosial dan keagamaan yang anti Ahok akan mengorganisir aksi besar-besaran dan pemogokan nasional maupun mogok daerah baik secara bersama-sama dengan organisasi lain untuk melawan upah murah dan PP No 78 Tahun 2015.
Terpisah, Presiden Asosiasi Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat yang juga Presidium Gerakan Buruh Jakarta ( GBJ) mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK telah mengajarkan kepada rakyat bagaimana caranya melakukan kesewenang-wenangan dalam berkuasa.
“Mengabaikan undang-undang yang masih berlaku, mengeluarkan PP 78/2015 yang nyata-nyata bertentangan dengan UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk menggunakan kekuasaan birokrasi di tingkat pusat untuk menekan seluruh gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk bersama-sama mengabaikan UU Ketenagakerjaan jelas-jelas merupakan tindakan pemerintah yang arogan,” tegasnya.
Dia menerangkan, berdasarkan UU Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 88 ayat (4) menyatakan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Kedudukan UU Ketenagakerjaan adalah lebih tinggi dan lebih kuat dibanding dengan PP 78/2015,” katanya.
Mirah juga menyebutkan, PP 78/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi telah menghilangkan mekanisme penetapan UMP berdasarkan hasil survei KHL sebagaimana yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Jika pemerintah pusat dan daerah tetap memutuskan UMP 2017 berdasarkan PP 78/2015, maka sesungguhnya pemerintah sedang melakukan pembangkangan konstitusional.
Oleh karena itu, menurut Mirah, Gerakan Buruh Jakarta tidak akan membahas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) sebelum pemerintah merevisi UMP Rp 3,3 juta menjadi Rp 3,8 juta.
Ditegaskan, bila pada hari ini UMP DKI tidak direvisi, maka KSPI dan juga Elemen GBJ akan menyiapkan Mogok Daerah pada 10 November 2016. Dipastikan para pekerja di kawasan Industri pulogadung, cakung, sunter, Ancol, Marunda dan kawasan lainnya akan mematikan mesin dan keluar dari pabrik pabrik.[dem]
