Pemberian susu ini pada dasarnya demi kesehatan tenaga kerja yang pekerjaannya terkait atau bersentuhan dengan bahan kimia atau bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan. DalamPasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dikatakan bahwa pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
Dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dapat kita lihat bahwa pekerja memang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan kerja, yang diwujudkan dengan diselenggarakannya upaya keselamatan dan kesehatan kerja oleh perusahaan (Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).
Pasal 86 UU Ketenagakerjaan:
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
- keselamatan dan kesehatan kerja;
- moral dan kesusilaan; dan
- perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
Lebih lanjut mengenai upaya keselamatan dan kesehatan kerja, dalam Penjelasan Pasal 86 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, dikatakan bahwa upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
Terkait hal ini dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (“UU Keselamatan Kerja”) dijabarkan tempat kerja seperti apa yang termasuk ke dalam pengaturan UU Keselamatan Kerja ini, yang salah satunya adalah tempat kerja di mana dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi.
Dalam UU Keselamatan Kerja ini, ditetapkan juga syarat-syarat keselamatan kerja yang salah satunya adalah mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan (Pasal 3 ayat (1) huruf h UU Keselamatan Kerja).
Oleh karena itu pengaturan secara eksplisit mengenai pemberian susu kepada karyawan tidak ada, tetapi pengusaha memiliki kewajiban untuk mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja. Yang dalam hal ini bahan kimia tersebut dapat berdampak pada kesehatan pekerjanya.
Walaupun tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan memberikan susu kepada karyawan, ada juga beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk memberikan makanan dan minuman dengan kadar tertentu dan keadaan tertentu.
Ketentuan tersebut antara lain Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) Nomor: KEP. 224 /MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00. Selain itu ada juga Kepmenakertrans Nomor 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.
Dalam dua Kepmenakertrans tersebut diatur kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan makanan dan minuman yang sekurang-kurangnya memenuhi 1400 kalori.
Dari penjelasan di atas, jika memang pemberian susu kepada pekerja (untuk dikonsumsi pekerja tersebut) dapat mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, maka sebaiknya perusahaan memberikan susu untuk dikonsumsi oleh pekerjanya.
